Bagi Isnaldi, penataan kota harus berjalan seiring dengan perlindungan atas hak usaha masyarakat kecil. Kebijakan relokasi, kata dia, idealnya tidak sekadar bersifat teknis atau administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi rakyat melalui pendekatan yang dialogis dan partisipatif.
"Pemerintah berkewajiban menata kota, namun para PKL juga memiliki hak untuk tetap menjalankan usaha. Relokasi akan lebih efektif bila diawali komunikasi terbuka, melibatkan semua pihak, dan disertai pendekatan yang bersifat membangun," ujarnya saat diwawancarai pada Jumat (30/5/2025).
Ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi persuasif, bukan hanya sebagai syarat sosial, tetapi sebagai jembatan pemahaman antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan ekonomi rakyat. Pelibatan aktif para pedagang dalam proses pengambilan keputusan diyakininya akan menciptakan rasa keadilan.
Tak hanya itu, Isnaldi juga mendorong integrasi program kewirausahaan dalam proses relokasi. Menurutnya, pelatihan, kemitraan, dan penyediaan sarana penunjang dapat mempermudah adaptasi PKL terhadap lingkungan baru dan tetap menjaga kelangsungan usaha mereka.
Isnaldi menyatakan keyakinannya kepada Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang dinilainya memahami realitas ekonomi masyarakat karena latar belakangnya sebagai pengusaha sekaligus mantan pengurus HIPMI.
“Dengan kepemimpinan yang memiliki keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, saya optimistis pendekatan relokasi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan. Tujuannya bukan sekadar merapikan kota, tetapi membangun ruang usaha yang tetap hidup,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa tumbuh jika pemerintah dan warga bersinergi. Relokasi, dalam pandangannya, seharusnya menjadi jalan tengah yang menyatukan kepentingan pembangunan kota dengan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.(**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar